DSI dan Bursa Mineral Hadir, RI Siap Jadi Pengendali Harga Pasar Dunia

Equityworld Futures – Berikut informasi terkini tentang DSI dan Bursa Mineral Hadir, RI Siap Jadi Pengendali Harga Pasar Dunia yang telah diverifikasi dan disajikan dalam format yang mudah dipahami.

Jadi nanti semua akan sangat transparan, mudah diakses, harapan kita seperti itu,” jelasnya.

Baca: Masih Ada Honorer Belum Diangkat Jadi ASN, Begini Nasibnya!

Cuman ada dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan harus direvisi,” kata Hekal kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (11/6/2026).

“Pertama, menyangkut soal tindak pidana di sektor keuangan yang tadinya hanya boleh disidik oleh OJK, ternyata menurut MK itu tidak boleh hanya menyidik tunggal.

DSI & Bursa Mineral Hadir, RI Siap Jadi Pengendali Harga Pasar Dunia Comment SHARE url telah tercopy const copyurl = document.getElementById(“copyurl”); const notif = document.querySelector(“.notif”); const copyThis = function () { navigator.clipboard.writeText(window.location.href); notif.classList.remove(“opacity-0”); notif.classList.add(“opacity-100”); setTimeout(() => { document.querySelectorAll(“.notif”).forEach((el) => { el.classList.remove(“opacity-100”); el.classList.add(“opacity-0”); }); }, 600); }; copyurl.addEventListener(“click”, () => { copyThis(); }); var article = { idnews : 741867, idkanal : 17 }; var baseurl = ‘https://www.cnbcindonesia.com/market/20260611075832-17-741867/dsi-bursa-mineral-hadir-ri-siap-jadi-pengendali-harga-pasar-dunia’; $(document).ready(function () { setTimeout( function() { shareBox.run($(‘.cnbc-share-top’)) shareBox.countComment($(‘.count-komentar’)); }, 1000 ); }); Chandra Dwi Pranata,  CNBC Indonesia 11 June 2026 08:20 Foto: detikcom

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR RI buka suara soal alasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), di mana rancangan undang-undang ini resmi disahkan pada Kamis (4/6/2026) lalu.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU P2SK, Mohamad Hekal mengatakan revisi ini dilakukan atas dasar pelaksanaan keputusan MK terkait penyidikan tindak pidana sektor keuangan dan independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1733811845679-0’); });

“Jadi kalau soal revisi undang-undang ini, sebetulnya urgency-nya ini bukan muncul dari kita.

Faktor penyebabnya adalah P2SK ini kan undang-undang yang sangat luas jangkauannya, itu sekalian kita gunakan untuk memperbaiki dan juga menyesuaikan dengan kondisi yang perekonomian yang cukup dinamis,” terangnya.

Sejumlah kebijakan dalam UU P2SK yang menjadi perhatian adalah Penguatan Otoritas keuangan baik BI, OJK dan LPS, Penguatan Bursa Mineral Strategis, penguatan Danantara, reformasi pasar modal, penguatan ekonomi digital dan mendorong ambisi keuangan global melalui Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Selain itu, revisi UU P2SK juga dapat mengakomodir lahirnya bursa komoditas, dalam hal ini PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Kita berharap justru dengan adanya DSI, dan justru dengan adanya kita masukkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di dalam UU P2SK, mereka akan berjalan bersamaan, Supaya nanti nggak ada yang merasa ada prosesnya tidak transparan, tidak ada keberpihakan, harga juga terbentuk dengan alami, disitulah kita masukkan Bursa. yang mengakibatkan Nah, tentu kita gunakan,

Lalu yang kedua adalah menyangkut soal independensinya LPS yang selama ini keputusan anggaran LPS itu masih ditangani Kementerian Keuangan.

Nah, tentu kita berharap melalui adanya pembentukan ini dan single gate untuk penjualannya, kita bisa berperan jauh lebih aktif dalam pembentukan harga, berdasarkan kondisi di Indonesia,” ujarnya.

Hekal juga berharap dengan adanya revisi UU P2SK ini, yang membuat OJK juga perlu mengawasi terkait bursa komoditas, agar sektor keuangan untuk penerimaan negara bisa dipastikan transaksinya lancar.

“Jadi buat para pengusaha ini tetap lancar, untuk para pedagang bisa dapat barang yang jelas, para penjual juga gak ada yang merasa di potong-potong untuk penjualannya,” ungkapnya.

(chd/mij) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]
var relatedVideos = JSON.parse(‘[{“pageUrl”:”https://cnbcindonesia.com/market/20260423131440-19-729212/video-bi-fokus-perkuat-jaga-sektor-keuangan-nilai-tukar-rupiah”,”embedUrl”:”https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/729212?comscore=off”,”time”:90,”title”:”Video: BI Fokus Perkuat Jaga Sektor Keuangan & Nilai Tukar Rupiah”,”animatedUrl”:””,”imageUrl”:”https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/04/23/bi-siap-mempertahankan-stabilitas-jaga-peluang-pertumbuhan-ekonomi-1776928152333_169.png”}]’); Next Article Komisi XI dan Purbaya Sepakati Draf RUU P2SK, Siap Dibawa ke Paripurna

Awalnya itu memang, ini kan undang-undang masih relatif baru, undang-undang tahun 2023.

Dengan dimasukkannya bursa komoditas strategis ke dalam UU P2SK, maka nantinya akan terbentuk harga acuan berdasarkan tingkat produksi di dalam negeri.

“Saat ini, ekspor sawit Indonesia nomor 1, begitu juga ekspor batu bara Indonesia nomor 1 di dunia, nikel juga, tapi anehnya, enggak ada harga yang ditentukan di Indonesia.

Sebagai lembaga independen, itu harus diputuskan di DPR,” lanjutnya.

Baca: RI Siapkan Bursa Mineral, Ahli Beri Respons Tak Terduga

Dengan adanya revisi undang-undang ini, maka sektor keuangan dapat dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita gunakan kesempatan revisi ini sekaligus untuk mengembangkan dan mengisi sektor keuangan sebagai salah satu urat nadi untuk pertumbuhan perekonomian.

Analisis mendalam tentang DSI dan Bursa Mineral Hadir, RI Siap Jadi Pengendali Harga Pasar Dunia akan terus dilakukan untuk memberikan insight terbaik bagi investor dan pelaku pasar.