DPR dan Pemerintah Sepakati Bentuk Satgas Pindar dan Judol di RUU P2SK

Equityworld Futures – Berikut informasi terkini tentang DPR dan Pemerintah Sepakati Bentuk Satgas Pindar dan Judol di RUU P2SK yang telah diverifikasi dan disajikan dalam format yang mudah dipahami.

Sebagai catatan, pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring pada 2024.

Namun, pada perjalanannya, satgas ini dinilai belum maksimal.

(haa/haa) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]
var relatedVideos = JSON.parse(‘[{“pageUrl”:”https://cnbcindonesia.com/market/20260423131440-19-729212/video-bi-fokus-perkuat-jaga-sektor-keuangan-nilai-tukar-rupiah”,”embedUrl”:”https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/729212?comscore=off”,”time”:90,”title”:”Video: BI Fokus Perkuat Jaga Sektor Keuangan & Nilai Tukar Rupiah”,”animatedUrl”:””,”imageUrl”:”https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/04/23/bi-siap-mempertahankan-stabilitas-jaga-peluang-pertumbuhan-ekonomi-1776928152333_169.png”}]’); Next Article 17 Isi Pokok RUU P2SK Baru: DPR Evaluasi BI-Atur Surat Utang Danantara

(Tangkapan Layar Youtube/Kementerian Keuangan RI)

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dan DPR sepakat mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pinjaman Daring dan Judi Daring dalam pembahasan Panitia Kerja atau Panja RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023.

“Pemerintah sependapat melalui pandangan DPR agar Presiden membentuk satuan tugas yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Saat itu, Jokowi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 mengenai pembentukan satgas ini.

DPR & Pemerintah Sepakati Bentuk Satgas Pindar & Judol di RUU P2SK Comment SHARE url telah tercopy const copyurl = document.getElementById(“copyurl”); const notif = document.querySelector(“.notif”); const copyThis = function () { navigator.clipboard.writeText(window.location.href); notif.classList.remove(“opacity-0”); notif.classList.add(“opacity-100”); setTimeout(() => { document.querySelectorAll(“.notif”).forEach((el) => { el.classList.remove(“opacity-100”); el.classList.add(“opacity-0”); }); }, 600); }; copyurl.addEventListener(“click”, () => { copyThis(); }); var article = { idnews : 739875, idkanal : 17 }; var baseurl = ‘https://www.cnbcindonesia.com/market/20260603180818-17-739875/dpr-pemerintah-sepakati-bentuk-satgas-pindar-judol-di-ruu-p2sk’; $(document).ready(function () { setTimeout( function() { shareBox.run($(‘.cnbc-share-top’)) shareBox.countComment($(‘.count-komentar’)); }, 1000 ); }); Robertus Andrianto,  CNBC Indonesia 03 June 2026 18:18 Foto: Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Di sisi lain, terindikasi melanggar ketentuan atau perlindungan konsumen, serta pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan untuk kegiatan yang terindikasi perjudian,” papar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Baca: Purbaya: Pusat Finansial Internasional RI Diatur di RUU P2SK

Menurut Purbaya, satgas terdiri atas otoritas sektor keuangan, otoritas pelaporan dan analisis strategi keuangan, dan kementerian lembaga terkait dan aparat penegak hukum. sedangkan (Serta) Kegiatan usaha berizin,

Analisis mendalam tentang DPR dan Pemerintah Sepakati Bentuk Satgas Pindar dan Judol di RUU P2SK akan terus dilakukan untuk memberikan insight terbaik bagi investor dan pelaku pasar.