Equityworld Futures – Berikut informasi terkini tentang Insentif PPh 0% Restrukturisasi BUMN Masih Tunggu 2 Aturan Ini yang telah diverifikasi dan disajikan dalam format yang mudah dipahami.
Faktor penyebabnya adalah pembebasan utang yang diterima atau diperoleh entitas restrukturisasi dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
📚 Artikel Terkait yang Direkomendasikan
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]
var relatedVideos = JSON.parse(‘[{“pageUrl”:”https://cnbcindonesia.com/market/20261006141738-19-773795/danantara-soal-kinerja-bumn-97-dividen-hanya-dari-15-perusahaan”,”embedUrl”:”https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/773795?comscore=off”,”time”:67,”title”:”Danantara Soal Kinerja BUMN: 97% Dividen Hanya Dari 15 Perusahaan”,”animatedUrl”:””,”imageUrl”:”https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/10/06/danantara-soal-kinerja-bumn-97-dividen-hanya-dari-15-perusahaan-1791271773335_169.png”}]’); Next Article Airlangga Soroti Pajak ‘PPN dan PPh’ dari Transaksi EGR yang mengakibatkan Misalnya:
- Kode objek pajak 28-408-02: pengalihan saham dengan cara hibah dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan BUMN yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
- Kode objek pajak 28-408-03: penerimaan hibah saham dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan BUMN yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
- Kode objek pajak 28-408-04: transaksi restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN yang dapat menggunakan nilai buku berupa pembelian kembali saham nontunai atau penarikan kembali saham nontunai yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
- Kode objek pajak 28-408-05: transaksi restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN yang dapat menggunakan nilai buku berupa penurunan nilai nominal saham nontunai yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
- Kode objek pajak 28-408-06: transaksi restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN yang dapat menggunakan nilai buku berupa pengalihan dan perolehan lini usaha dengan kas yang dikenai PPh final dengan tarif 0%
- Kode objek pajak 28-408-07: keuntungan
Nah, begitu PP ini kan sudah siap itu,” ujar Bimo kepada awak media, Kamis (15/10/2026).
Saat ditanya apakah kebijakan PPh final 0% akan sesuai melalui deskripsi kode objek pajak yang telah diterbitkan, Bimo meminta agar pemerintah menunggu PP terlebih dahulu.
“Enggak, enggak, PP-nya dulu dong kita lihat.
Insentif PPh 0% Restrukturisasi BUMN Masih Tunggu 2 Aturan Ini Comment SHARE url telah tercopy const copyurl = document.getElementById(“copyurl”); const notif = document.querySelector(“.notif”); const copyThis = function () { navigator.clipboard.writeText(window.location.href); notif.classList.remove(“opacity-0”); notif.classList.add(“opacity-100”); setTimeout(() => { document.querySelectorAll(“.notif”).forEach((el) => { el.classList.remove(“opacity-100”); el.classList.add(“opacity-0”); }); }, 600); }; copyurl.addEventListener(“click”, () => { copyThis(); }); var article = { idnews : 776667, idkanal : 17 }; var baseurl = ‘https://www.cnbcindonesia.com/market/20261016071540-17-776667/insentif-pph-0-restrukturisasi-bumn-masih-tunggu-2-aturan-ini’; $(document).ready(function () { setTimeout( function() { shareBox.run($(‘.cnbc-share-top’)) shareBox.countComment($(‘.count-komentar’)); }, 1000 ); }); Dovana Hasiana, CNBC Indonesia 16 October 2026 08:10 Foto: Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Bimo Wijayanto saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2026 di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Pemerintah masih perlu menuntaskan regulasi yang menjadi dasar pengaturan lebih lanjut.
Mengutip Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-12/PJ/2026, terdapat restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikenai pajak penghasilan (PPh) final 0%.
(CNBC Indonesia/Faisal Rahman) //FMG_Tag – IMPULSE var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=impl’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter); //FMG_Tag – VIBE var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=vibe’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter); //FMG_Tag – RC var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=rc’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter); //FMG_Tag – Expandedfloor var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=sf’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter);
Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK) sebelum memastikan ketentuan insentif Pajak Penghasilan (PPh) final 0% untuk transaksi restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah perlu melihat ketentuan dalam PP terlebih dahulu sebelum memastikan kebijakan perpajakan untuk transaksi restrukturisasi BUMN tersebut.
Penjelasan Bimo ini disampaikan menyusul munculnya kode objek pajak terkait restrukturisasi BUMN melalui tarif PPh final 0% dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026.
Kalau PP-nya belum jadi, kita salah kalau ini,” kata Bimo.
Baca: Catat!
Bos DJP Ungkap Sederet Insentif Pajak di Indonesia
Bimo bahkan membuka kemungkinan revisi terhadap kode objek pajak yang sudah tercantum dalam PER-12/PJ/2026 tersebut.
“Ya nanti kita revisi,” ujarnya.
Dengan demikian, keberadaan kode objek pajak dalam PER-12/PJ/2026 belum menjadi kepastian bahwa insentif PPh final 0% untuk transaksi restrukturisasi BUMN akan diterapkan sesuai deskripsi yang tercantum.
Namun, Bimo belum memastikan apakah kebijakan yang tercantum dalam kode objek pajak tersebut akan diterapkan sesuai melalui deskripsinya.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1733811845679-0’); });
Baca: Usulan Zakat Jadi Kredit Pajak, Menag Bahas Fatwa MUI dengan DJP
“Kita sedang menunggu regulasi PMK-nya sama PP-nya.
Analisis mendalam tentang Insentif PPh 0% Restrukturisasi BUMN Masih Tunggu 2 Aturan Ini akan terus dilakukan untuk memberikan insight terbaik bagi investor dan pelaku pasar.
📋 Sumber Artikel: Informasi dalam artikel ini diseleksi dan dianalisa oleh Tim Riset Equityworld Futures Manado berdasarkan data market global terkini, laporan media sosial, dan referensi dari portal berita internasional terpercaya.
Disclaimer: Artikel ini dibuat untuk tujuan informasi dan edukasi. Equityworld Futures tidak mengklaim kepemilikan atas konten asli. Selalu verifikasi informasi dari sumber resmi sebelum membuat keputusan investasi.
Sumber asli: https://www.equityworld-futures.com
📢 Artikel ini dipublikasikan ulang untuk tujuan edukasi dan informasi pasar. Informasi yang disajikan tidak merupakan rekomendasi investasi.
📌 Informasi Resmi PT Equityworld Futures:
- Website Resmi Equityworld Futures: Klik di sini (Official website utama)
- Demo Account EWF: Klik di sini (Akun demo untuk latihan trading)
- Registrasi Online: Klik di sini (Pendaftaran member baru)
- Historical Data Trading: Klik di sini (Data historis pasar)
- Kontak Resmi: Klik di sini (Hubungi customer service)
- Profil Perusahaan: Klik di sini (Tentang PT Equityworld Futures)
🏢 Kantor Cabang Equityworld Futures:
PT Equityworld Futures memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia:
⚠️ Peringatan Risiko: Trading futures mengandung risiko kerugian yang signifikan. Sebelum memulai trading, pastikan Anda memahami produk dan risikonya. Performa masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.