Pungutan OJK ke Bank Cs Tembus Rp8 T Setahun, DPR Ingin Dihapus!

Equityworld Futures – Berikut informasi terkini tentang Pungutan OJK ke Bank Cs Tembus Rp8 T Setahun, DPR Ingin Dihapus! yang telah diverifikasi dan disajikan dalam format yang mudah dipahami.

Tapi ini kan baru wacana,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dalam menjalankan fungsi dan peran OJK membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Jadi saya rasa kita harus sama-sama,” tutupnya.

(arj/mij) [Gambas:Video CNBC]
var relatedVideos = JSON.parse(‘[{“pageUrl”:”https://cnbcindonesia.com/market/20260406125245-19-724163/video-ojk-perbankan-solid-di-era-higher-for-longer-kredit-naik-94″,”embedUrl”:”https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/724163?comscore=off”,”time”:115,”title”:”Video: OJK: Perbankan Solid di Era Higher for Longer, Kredit Naik 9,4%”,”animatedUrl”:””,”imageUrl”:”https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/04/06/ojk-perbankan-tetap-solid-di-era-higher-for-longer-kredit-naik-94-1775459448601_169.png”}]’); Next Article Jamin Perkuat Pasar Modal, DPR-Pemerintah Hati-Hati Revisi UU P2SK

Tapi untuk yang operasional, untuk pengawasan, pengaturan dan lain-lain itu pun masih sangat terbatas,” tegas Friderica.

“Jadi dibilang independen itu dalam format bagaimana kita secara pengaturan, pengawasan dan lain-lain, tapi kita tidak boleh berdiri di luar kepentingan masyarakat bernegara.

Namun, hal itu dapat menimbulkan problematik bagi sektor-sektor lain.

“Tapi kita sudah tahu seandainya nanti dalam perjalanan pembiayaan sumber pendanaan OJK benar-benar dari surplus BI dan LPS, itu kita berharap lembaga ini independen.

Jadi ke depan kami melihat ya, kami menghormati berbagai wacana yang ada tapi intinya ya itu nanti keputusannya kan bukan di kami ya,” ujarnya.

OJK mendukung keputusan terbaik agar dapat menjalankan operasional lembaga.

Pungutan OJK ke Bank Cs Tembus Rp8 T Setahun, DPR Ingin Dihapus!

Surplus BI kan kurang lebih Rp78 triliun, surplus LPS kurang lebih Rp 42 triliun.

Faktor penyebabnya adalah belum adanya publikasi Laporan Tahunan 2025 OJK.

Sebagai pengganti pungutan itu, DPR menyodorkan opsi penerimaan OJK berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Nah ide kawan-kawan itu, misalnya kita tawarkan bagaimana idenya kalau pungutannya diambil dari surplus BI dan surplus LPS. yang mengakibatkan Tak heran, untuk 2025, OJK kembali menaikkan target penerimaan pungutan menjadi Rp 8,52 triliun, meskipun realisasinya belum terungkap

Faktor penyebabnya adalah sangat keterbatasan anggaran. yang mengakibatkan Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengembangan IT, sistem, dan berbagai program-program yang sangat penting untuk sektor jasa keuangan.

“Selama ini kan memang belum leluasa dilakukan

Comment SHARE url telah tercopy const copyurl = document.getElementById(“copyurl”); const notif = document.querySelector(“.notif”); const copyThis = function () { navigator.clipboard.writeText(window.location.href); notif.classList.remove(“opacity-0”); notif.classList.add(“opacity-100”); setTimeout(() => { document.querySelectorAll(“.notif”).forEach((el) => { el.classList.remove(“opacity-100”); el.classList.add(“opacity-0”); }); }, 600); }; copyurl.addEventListener(“click”, () => { copyThis(); }); var article = { idnews : 724545, idkanal : 17 }; var baseurl = ‘https://www.cnbcindonesia.com/market/20260407140543-17-724545/pungutan-ojk-ke-bank-cs-tembus-rp8-t-setahun-dpr-ingin-dihapus’; $(document).ready(function () { setTimeout( function() { shareBox.run($(‘.cnbc-share-top’)) shareBox.countComment($(‘.count-komentar’)); }, 1000 ); }); Arrijal Rachman,  CNBC Indonesia 07 April 2026 14:31 Foto: Ilustrasi OJK (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia – DPR tengah berencana menghapuskan kewenangan pungutan atau iuran industri jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui regulasi baru yang akan ditetapkan dalam revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Alasannya, menghindari potensi konflik kepentingan pada peran OJK selaku pengawas industri jasa keuangan.

“Kita harapkan OJK itu punya independensi lah.

Artinya syarat melalui kepentingan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1733811845679-0’); }); Baca: Komisi XI DPR Usul Pungutan OJK ke Bank Dihapus

Selama ini, pungutan dari industri jasa keuangan merupakan sumber utama pendapatan dari OJK.

Merujuk pada Laporan Keuangan Tahunan OJK pada 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai pendapatan pungutan hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp 8,37 triliun, naik dari catatan sebelumnya per 31 Desember 2023 yang senilai Rp 8,12 triliun.

Realisasi pendapatan pungutan pada 2024 itu pun telah melampaui targetnya yang sebesar Rp 8,07 triliun.

Jadi kalau itu digabung sudah hampir Rp 115 hingga Rp 120 triliun,” ungkapnya.

Baca: IHSG Sesi 1 Tekoreksi 0,29% ke Level 6.969

Ia menyebut, selama ini anggaran surplus tersebut masuk ke APBN, yang sifatnya PNBP.

“Misalnya kayak gedung aja kita kan belum punya dan lain-lain, tapi itu pun untuk yang fisik kita masih bisa.

Analisis mendalam tentang Pungutan OJK ke Bank Cs Tembus Rp8 T Setahun, DPR Ingin Dihapus! akan terus dilakukan untuk memberikan insight terbaik bagi investor dan pelaku pasar.