DPR Siapkan RUU Keuangan Negara Omnibus Law, Sasar Tata Kelola BUMN

Equityworld Futures – Berikut informasi terkini tentang DPR Siapkan RUU Keuangan Negara Omnibus Law, Sasar Tata Kelola BUMN yang telah diverifikasi dan disajikan dalam format yang mudah dipahami.

Dampak dari hal tersebut adalah omnibus law menjadi pilihan metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang paling tepat.

“Menata ulang ini harus diberikan dudukan dan posisi hukumnya. akibat (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR RI memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara ke dalam salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menjelaskan RUU Keuangan Negara disusun dengan metode omnibus law merupakan tindak lanjut dari berlakunya revisi UU 19/2003 melalui UU 1/2025 tentang BUMN dan UU 16/2025.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1733811845679-0’); });

Salah satu perubahan tersebut adalah beralihnya peran Menteri Keuangan sebagai pemegang saham negara di BUMN kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Baca: Danantara Bangun Huntap Korban Bencana Sumatra, Groundbreaking Besok

“Undang-Undang BUMN itu telah mengeluarkan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN, di mana peran tersebut kini digantikan oleh BPI Danantara,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya dikutip Jumat (19/2/2026).

Dengan perubahan peran tersebut, mekanisme pengelolaan dividen BUMN akan dilakukan oleh BPI Danantara.

Jika sebelumnya dividen BUMN masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kini dividen tersebut diinvestasikan kembali oleh BPI Danantara untuk memperkuat sektor-sektor strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sehingga ada beberapa hal di sana yang harus kita tata ulang,” kata Misbakhun.

Baca: Juda Beberkan Bukti Ekonomi RI Tumbuh, Lapangan Kerja Menjamur

Misbakhun menjelaskan, perubahan struktur pengelolaan BUMN tersebut memiliki implikasi langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama terkait fungsi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

Maka dari itu, perlu adanya penataan ulang secara menyeluruh terhadap kerangka hukum keuangan negara, yang mencakup Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang tentang Kekayaan Negara, serta undang-undang lain di bidang keuangan yang terdampak.

Penataan ulang tersebut harus memiliki landasan hukum yang jelas dan terintegrasi,

DPR Siapkan RUU Keuangan Negara Omnibus Law, Sasar Tata Kelola BUMN Comment SHARE url telah tercopy const copyurl = document.getElementById(“copyurl”); const notif = document.querySelector(“.notif”); const copyThis = function () { navigator.clipboard.writeText(window.location.href); notif.classList.remove(“opacity-0”); notif.classList.add(“opacity-100”); setTimeout(() => { document.querySelectorAll(“.notif”).forEach((el) => { el.classList.remove(“opacity-100”); el.classList.add(“opacity-0”); }); }, 600); }; copyurl.addEventListener(“click”, () => { copyThis(); }); var article = { idnews : 712077, idkanal : 17 }; var baseurl = ‘https://www.cnbcindonesia.com/market/20260219114235-17-712077/dpr-siapkan-ruu-keuangan-negara-omnibus-law-sasar-tata-kelola-bumn’; $(document).ready(function () { setTimeout( function() { shareBox.run($(‘.cnbc-share-top’)) shareBox.countComment($(‘.count-komentar’)); }, 1000 ); }); Zahwa Madjid,  CNBC Indonesia 19 February 2026 11:54 Foto: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat menyampaikan paparan dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Dan ini hanya bisa dilakukan melalui omnibus law,” tegasnya.

(haa/haa) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]
var relatedVideos = JSON.parse(‘[{“pageUrl”:”https://cnbcindonesia.com/market/20260212132635-19-710592/video-danantara-tegaskan-tak-akan-ada-ipo-saham-bumn-di-2026″,”embedUrl”:”https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/710592?comscore=off”,”time”:62,”title”:”Video: Danantara Tegaskan Tak Akan Ada IPO Saham BUMN di 2026″,”animatedUrl”:””,”imageUrl”:”https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/02/12/danantara-tegaskan-tak-akan-ada-ipo-saham-bumn-di-2026-1770882397304_169.png”}]’); Next Article Tak Jadi Dilebur ke Danantara, Kementerian Diubah Jadi BP BUMN

Analisis mendalam tentang DPR Siapkan RUU Keuangan Negara Omnibus Law, Sasar Tata Kelola BUMN akan terus dilakukan untuk memberikan insight terbaik bagi investor dan pelaku pasar.