Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

Equityworld Futures – Berikut informasi terkini tentang Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak yang telah diverifikasi dan disajikan dalam format yang mudah dipahami.

Pajak penghasilan terutang saat terjadinya pengalihan harta.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]
var relatedVideos = JSON.parse(‘[{“pageUrl”:”https://cnbcindonesia.com/market/20261116124513-19-785559/video-cuan-di-bursa-berjangka-vantage-markets-tawarkan-layanan-ini”,”embedUrl”:”https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/785559?comscore=off”,”time”:868,”title”:”Video: Cuan di Bursa Berjangka, Vantage Markets Tawarkan Layanan Ini”,”animatedUrl”:””,”imageUrl”:”https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/11/16/bantu-nasabah-cuan-di-bursa-berjangka-vantage-markets-futures-tawarkan-layanan-transparan-1794808200067_169.png”}]’); Next Article Menkeu Suahasil Tegaskan Target Penerbitan SBN 2026 Tak Berubah

Sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sesuai melalui amanat undang-undang,” ujar Herman dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (17/11/2026).

Herman menjelaskan, terdapat empat rancangan peraturan pelaksanaan PFII yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.

Keempat aturan tersebut terdiri dari satu rancangan Peraturan Presiden (Perpres), satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan dua Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK).

Pertama, rancangan Perpres mengenai kelembagaan PFII.

Pengecualian ini diberikan kepada pelaku usaha dan tenaga ahli sektor keuangan yang berstatus warga negara asing di PFII.

b.

Daftar barang masuk tersebut ditetapkan oleh Dewan PFII.

Pajak atas Warisan

Dalam beleid PFII, harta yang diwariskan terdaftar di lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office) di PFII tidak dikenakan pajak warisan.

Pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 100% kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di PFII pada (i) sektor keuangan; (ii) penunjang sektor keuangan, dan (iii) sektor lainnya.

Turut diberikan kepada WNA yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha aktif atau bekerja pada Pelaku Usaha baik di PFII maupun di luar PFII di wilayah NKRI.

e.

Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak Comment SHARE url telah tercopy const copyurl = document.getElementById(“copyurl”); const notif = document.querySelector(“.notif”); const copyThis = function () { navigator.clipboard.writeText(window.location.href); notif.classList.remove(“opacity-0”); notif.classList.add(“opacity-100”); setTimeout(() => { document.querySelectorAll(“.notif”).forEach((el) => { el.classList.remove(“opacity-100”); el.classList.add(“opacity-0”); }); }, 600); }; copyurl.addEventListener(“click”, () => { copyThis(); }); var article = { idnews : 786040, idkanal : 17 }; var baseurl = ‘https://www.cnbcindonesia.com/market/20261117163754-17-786040/kemenkeu-siapkan-4-aturan-pelaksanaan-pfii-termasuk-fasilitas-pajak’; $(document).ready(function () { setTimeout( function() { shareBox.run($(‘.cnbc-share-top’)) shareBox.countComment($(‘.count-komentar’)); }, 1000 ); }); Robertus Andrianto,  CNBC Indonesia 18 November 2026 07:25 Foto: Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan, Herman Saheruddinsaat menyampaikan pemaparan dalam Lampung Financial Festival di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Minggu (6/9/2026).

perdagangan/bursa komoditas internasional (international commodity trading)-,

11.

Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan dua RPMK, yakni RPMK tentang fasilitas perpajakan PFII serta RPMK mengenai pengalokasian anggaran dan tata cara pengajuan anggaran.

Baca: Airlangga Beberkan Ungkap Kabar Terbaru Operasional PFII

Adapun, Undang Undang (UU) No.6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia telah mengatur sejumlah pasal mengenai aturan perpajakan.

Pembebasan PPh termasuk diberikan atas pembelian hunian atau rumah tinggal yang tergolong sangat mewah yang berlokasi di PFII oleh orang pribadi atau badan, yang berkegiatan usaha, bertugas, berkedudukan, atau bertempat tinggal di PFII.

Insentif PPN/PPNBM

Sementara itu, insentif PPN/PPNBM yang diatur dalam PFII berupa:

a.

Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh kepada subjek pajak luar negeri (SPLN) yang berasal dari kegiatan investasi.

Termasuk kepada pewaris merupakan warga negara asing yang terdaftar di lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office) di PFII.

Selain itu juga diatur PPh 0% untuk pengalihan harta berupa hibah yang diterima oleh pihak yang mengalihkan harta; atau penerimaan harta hibahan berupa harta yang diterima atau diperoleh LP PF1I, sebagai pihak yang menerima harta.

Dasar pengenaan pajak atas pajak penghasilan yang bersifat final menggunakan nilai buku fiskal sesuai pembukuan pihak yang mengalihkan harta.

lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office);

17.

Pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis; dan/atau impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Adapun barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi (i) bangunan baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang bagi orang pribadi tertentu, badan tertentu, kementerian tertentu, dan lembaga tertentu di PFII; dan (ii) barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan di PFII.

Sementara jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang mendapatkan insentif PPN/PPNBM meliputi: (i) jasa sewa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang yang diserahkan kcpada orang pribadi, badan, dan/atau lembaga, yang berkegiatan usaha, bertugas, atau berkcdudukan di PFII; (ii) jasa konstruksi untuk pembangunan jalan, jembatan, pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan, sistem penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan air, instalasi pengolahan sampah dan/atau limbah, rumah sakit/klinik, laboratorium kesehatan, sekolah, perguruan tinggi, gedung pemerintahan, rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko, gudang, terminal, atau infrastruktur sejenis lainnya; (iii) dan lainnya.

b.

kegiatan usaha sektor keuangan lainnya.

Kemudian, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan di PFII dan sektor lainnya serta Lembaga Pengawas PFII dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII diberikan fasilitas pajak berupa PPh, PPN/PPNBM, serta kepabeanan melalui jangka waktu lebih singkat dari 50 tahun.

Sebagai catatan, fasilitas pajak penghasilan hanya berlaku bagi penghasilan yang berasal dari PFII; dan Pelaku Usaha, tenaga ahli, dan subjek pajak luar negeri yang memenuhi kualifikasi tertentu.

Insentif PPh

Secara khusus, PFII mengatur insentif PPh yang tertuang dalam pasal 49 UU No.6 Tahun 2026, yang diberikan dalam beberapa skema, yakni:

a.

Pengecualian pajak penjualan atas barang mewah diberikan atas penyerahan kelompok hunian mewah kepada orang pribadi, badan, dan/atau kementerian/lembaga, yang berkegiatan usaha, bertugas, berkedudukan atau bertempat tinggal di PFII.

Insentif Kepabeanan

UU PFII turut mengatur insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor barang untuk pembangunan dan pengembangan PFII.

pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;

5.

pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatifnya;

16.

Pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia.

Pengenaan pajak penghasilan final 0% diberikan kepada tenaga ahli sektor keuangan dan hakim ad hoc saat melaksanakan persidangan pada Pengadilan PFII.

d.

Pengurangan pajak tersebut juga diberikan sebesar 100% kepada LP PFII dan LPJK PFII atas kegiatan operasional di PFII.

c.

perusahaan induk konglomerasi keuangan ( financial holding company);

15.

Adapun kegiatan usaha tersebut terdiri dari:

1.

(CNBC Indonesia/Tri Susilo) //FMG_Tag – IMPULSE var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=impl’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter); //FMG_Tag – VIBE var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=vibe’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter); //FMG_Tag – RC var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=rc’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter); //FMG_Tag – Expandedfloor var _ContextAdsPublisher = window.parent.document.createElement(‘script’); _ContextAdsPublisher.type = ‘text/javascript’; _ContextAdsPublisher.async = true; _ContextAdsPublisher.id = “cads-generic”; _ContextAdsPublisher.src = window.parent.document.location.protocol + ‘//cdn.contextads.live/publishers/cads-generic.min.js?product=sf’; var _scripter = window.parent.document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; _scripter.parentNode.insertBefore(_ContextAdsPublisher, _scripter);

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan sejumlah peraturan pelaksanaan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Penyusunan aturan tersebut, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai fasilitas perpajakan, telah dibahas secara intensif bersama berbagai unit di Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1733811845679-0’); });

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, pemerintah berharap seluruh peraturan pelaksanaan tersebut dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sesuai melalui amanat undang-undang.

Baca: 1.052 Emiten Ikut Uji Coba Pelaporan Lapkeu di FRSW

“Peraturan pelaksanaan PFII, termasuk PMK tentang fasilitas pajak, sudah dilakukan pembahasan secara intensif dengan berbagai unit di Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.

Pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri diberikan kepada warga negara asing yang terdaftar pada lembaga pengelola kekayaan keluarga(family office)di PFII dan memperoleh fasilitas golden visa yang masih berlaku di PFII.

Pasal 48 Undang Undang tersebut mengatur cakupan fasilitas perpajakan yang terdiri dari, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM); serta kepabeanan.

PFII mengatur fasilitas pajak penghasilan untuk jangka waktu 50 tahun kepada kegiatan investasi yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri dan 18 kegiatan usaha sektor keuangan di PFII.

Analisis mendalam tentang Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak akan terus dilakukan untuk memberikan insight terbaik bagi investor dan pelaku pasar.

πŸ“‹ Sumber Artikel: Informasi dalam artikel ini diseleksi dan dianalisa oleh Tim Riset Equityworld Futures Manado berdasarkan data market global terkini, laporan media sosial, dan referensi dari portal berita internasional terpercaya.

Disclaimer: Artikel ini dibuat untuk tujuan informasi dan edukasi. Equityworld Futures tidak mengklaim kepemilikan atas konten asli. Selalu verifikasi informasi dari sumber resmi sebelum membuat keputusan investasi.

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *