97 Pinjol Didenda Rp755 M Usai Praktik ‘Kartel Bunga’, Ini Rinciannya

Equityworld Futures – Berikut informasi terkini tentang 97 Pinjol Didenda Rp755 M Usai Praktik ‘Kartel Bunga’, Ini Rinciannya yang telah diverifikasi dan disajikan dalam format yang mudah dipahami.

97 Pinjol Didenda Rp755 M Usai Praktik ‘Kartel Bunga’, Ini Rinciannya Comment SHARE url telah tercopy const copyurl = document.getElementById(“copyurl”); const notif = document.querySelector(“.notif”); const copyThis = function () { navigator.clipboard.writeText(window.location.href); notif.classList.remove(“opacity-0”); notif.classList.add(“opacity-100”); setTimeout(() => { document.querySelectorAll(“.notif”).forEach((el) => { el.classList.remove(“opacity-100”); el.classList.add(“opacity-0”); }); }, 600); }; copyurl.addEventListener(“click”, () => { copyThis(); }); var article = { idnews : 728923, idkanal : 17 }; var baseurl = ‘https://www.cnbcindonesia.com/market/20260422142049-17-728923/97-pinjol-didenda-rp755-m-usai-praktik-kartel-bunga-ini-rinciannya’; $(document).ready(function () { setTimeout( function() { shareBox.run($(‘.cnbc-share-top’)) shareBox.countComment($(‘.count-komentar’)); }, 1000 ); }); Mentari Puspadini,  CNBC Indonesia 22 April 2026 14:40 Foto: Infografis/Dari Alternatif Jadi Kebutuhan: Pinjol Kini Pegang Urat Nadi Keuangan/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia – 97 pelaku usaha fintech P2P lending atau pinjaman daring (pindar) terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

Pada putusan yang dibacakan Kamis, (26/3/2025), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi denda beragam melalui total denda mencapai Rp755 miliar.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1733811845679-0’); }); Baca: Jadi Sorotan, Begini Kinerja 17 Saham RI yang Masuk Indeks MSCI

Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Secara kronologis, perkara ini mulai disidangkan dari Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan agenda Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran, kemudian berdasarkan tanggapan para Terlapor secara keseluruhan dengan tegas menolak seluruh isi Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Investigator.

Berdasarkan tanggapan tersebut, Majelis Komisi memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap Pemeriksaan Lanjutan untuk proses pembuktian.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa telah terjadi perjanjian penetapan suku bunga dan/atau manfaat ekonomi yang dilakukan oleh para Terlapor.

Dampak dari hal tersebut adalah mendorong terbentuknya keselarasan perilaku dalam penetapan suku bunga. akibat Penetapan batas atas suku bunga yang berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar, tidak hanya bersifat non-binding dan tidak efektif dalam melindungi konsumen, tetapi juga berpotensi berfungsi sebagai mekanisme yang memfasilitasi koordinasi penetapan harga di antara para pelaku usaha.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan batas atas mengarahkan ekspektasi dan strategi harga pelaku usaha,

Dampak dari hal tersebut adalah berbagai keberatan aspek formil para Terlapor tidak dapat diterima.

Sebelumnya para Terlapor menyampaikan berbagai keberatan dalam aspek formil,seperti masalah kewenangan KPPU, cacat prosedural dalam pembuktian atau hukum acara, ketidakhadiran saksi kunci, klusterisasi pemeriksaan dan sebagainya.

Majelis Komisi juga menyatakan tindakan para Terlapor tidak memenuhi ketentuan pengecualian terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 50 UU No. akibat Proses penanganan perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada prinsip- prinsip peradilan,

Faktor penyebabnya adalah tidak terdapat peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada pelaku usaha tertentu dan/atau kumpulan pelaku usaha tertentu dengan nama dan/atau sebutan apapun untuk mengatur besaran suku bunga dalam jasa layanan fintech P2P lending.

Atas dasar tersebut, Majelis Komisi menyatakan seluruh Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berikut daftar 97 perusahaan yang didenda karena monopoli bunga pinjaman:

1. PT Abadi Sejahtera Finansindo
2. PT Adiwisista Finansial Teknologi
3. PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
4. PT Aktivaku Investama Teknologi
5. PT Alami Fintek Sharia
6. PT Aman Cermat Cepat
7. PT Amartha Mikro Fintek
8. PT Ammana Fintek Syariah
9. PT Anugerah Digital Indonesia
10. PT Artha Dana Teknologi
11. PT Artha Permata Makmur
12. PT Astra Welab Digital Arta
13. PT Berdayakan Usaha Indonesia
14. PT Bursa Akselerasi
15. PT Cerita Teknologi Indonesia
16. PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
17. PT Creative Mobile Adventure
18. PT Crowde Membangun Bangsa
19. PT Dana Bagus Indonesia
20. PT Dana Kini Indonesia
21. PT Dana Pinjaman Inklusif
22. PT Dana Syariah Indonesia
23. PT Digital Micro Indonesia
24. PT Doeku Peduli Indonesia
25. PT Duha Madani Syariah
26. PT Esta Kapital Fintek
27. PT Ethis Fintek Indonesia
28. PT Fidac Inovasi Teknologi
29. PT Finansia Aira Teknologi
30. PT Finansial Integrasi Teknologi
31. PT Fintech Bina Bangsa
32. PT Fintegra Homido Indonesia
33. PT Fintek Digital Indonesia
34. PT Gradana Teknoruci Indonesia
35. PT Grha Dana Bersama
36. PT Harapan Fintech Indonesia
37. PT Idana Solusi Sejahtera
38. PT Iki Karunia Indonesia
39. PT Inclusive Finance Group
40. PT Indo Fin Tek
41. PT Indonesia Fintopia Technology
42. PT Indonusa Bara Sejahtera
43. PT Indosaku Digital Teknologi
44. PT Info Tekno Siaga
45. PT Inovasi Terdepan Nusantara
46. PT Intekno Raya
47. PT Julo Teknologi Finansial
48. PT Kawan Cicil Teknologi Utama
49. PT Klikcair Magga Jaya
50. PT Komunal Finansial Indonesia
51. PT Kreasi Anak Indonesia
52. PT Kredifazz Digital Indonesia
53. PT Kredit Pintar Indonesia
54. PT Kredit Plus Teknologi
55. PT Kredit Utama Fintech Indonesia
56. PT Kreditku Teknologi Indonesia
57. PT Kuaikuai Tech Indonesia
58. PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
59. PT Pindar Berbagi Bersama
60. PT Lentera Dana Nusantara
61. PT Linkaja Modalin Nusantara
62. PT Lumbung Dana Indonesia
63. PT Lunaria Annua Teknologi
64. PT Mapan Global Reksa
65. PT Mediator Komunitas Indonesia
66. PT Mekar Investama Teknologi
67. PT Mitrausaha Indonesia Grup
68. PT Modal Rakyat Indonesia
69. PT Mulia Inovasi Digital
70. PT Oriente Mas Sejahtera
71. PT Pasar Dana Pinjaman
72. PT Pembiayaan Digital Indonesia
73. PT Pendanaan Teknologi Nusa
74. PT Pinduit Teknologi Indonesia
75. PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
76. PT Pintar Inovasi Digital
77. PT Piranti Alphabet Perkasa
78. PT Plus Ultra Abadi
79. PT Pohon Dana Indonesia
80. PT Progo Puncak Group
81. PT Qazwa Mitra Hasanah
82. PT Rezeki Bersama Teknologi
83. PT Ringan Teknologi Indonesia
84. PT Sahabat Mikro Fintek
85. PT Satustop Finansial Solusi
86. PT Sejahtera Sama Kita
87. PT Simplefi Teknologi Indonesia
88. PT Smartec Teknologi Indonesia
89. PT Sol Mitra Fintec
90. PT Solid Fintek Indonesia
91. PT Solusi Teknologi Finansial
92. PT Stanford Teknologi Indonesia
93. PT Teknologi Merlin Sejahtera
94. PT Toko Modal Mitra Usaha
95. PT Tri Digi Fin
96. PT Trust Teknologi Finansial
97. PT Uangme Fintek Indonesia

(fsd/fsd) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]
var relatedVideos = JSON.parse(‘[{“pageUrl”:”https://cnbcindonesia.com/market/20260306135900-19-716692/video-bersaing-dengan-pindar-ini-cara-bank-genjot-kredit-umkm”,”embedUrl”:”https://www.cnbcindonesia.com/embed/video/716692?comscore=off”,”time”:462,”title”:”Video: Bersaing Dengan Pindar, Ini Cara Bank Genjot Kredit UMKM”,”animatedUrl”:””,”imageUrl”:”https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/03/06/bersaing-dengan-pinjol-ini-cara-bank-genjot-kredit-umkm-1772780807148_169.png”}]’); Next Article Aturan Baru 2026: Utang Pinjol Tak Boleh Lebih 30% dari Penghasilan yang mengakibatkan 5 Tahun 1999 yang diajukan oleh para Terlapor,

Akibatnya, kebijakan tersebut mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi di pasar pinjaman daring.

Dalam sidang, Majelis Komisi juga menilai bahwa tidak ada pelanggaran aspek formil dalam perkara a quo.

Analisis mendalam tentang 97 Pinjol Didenda Rp755 M Usai Praktik ‘Kartel Bunga’, Ini Rinciannya akan terus dilakukan untuk memberikan insight terbaik bagi investor dan pelaku pasar.